Kaban KESBANGPOL Hadiri FGD Penyusunan IDI 2022 Provinsi Bali

Senin (3/4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Ngurah Wiryanata menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2022 Provinsi Bali, yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali didampingi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ida Bagus Yudi Dananjaya, SH.,MH. Kegiatan yang dilaksanakan di Prime Plaza Hotel Sanur ini, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melengkapi, mengkonfirmasi, serta meluruskan data yang bersumber dari tahapan sebelumnya serta menggali kejadian-kejadian yang terlewati dari Enumerator IDI.

IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

INDIKATOR IDI terdiri dari Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

ASPEK KEBEBASAN

NoIndikatorDimensi
1Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negaraPolitik
2Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakatPolitik
3Terjaminnya kebebasan berkeyakinanSosial
4Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakanPolitik
5Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakatPolitik
6Pemenuhan hak-hak pekerjaEkonomi
7Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinyaPolitik, Ekonomi, dan Sosial

ASPEK KESETARAAN

NoIndikatorDimensi
8Kesetaraan genderPolitik, Ekonomi, dan Sosial
9Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilanPolitik
10Anti monopoli sumber daya ekonomiEkonomi
11Akses warga miskin pada perlindungan dan Jaminan sosialEkonomi
12Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayahEkonomi
13Akses masyarakat terhadap informasi publikPolitik
14Kesetaraan dalam pelayanan dasar provinsiSosial

ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI

NoIndikatorDimensi
15Kinerja lembaga legislatifPolitik
16Kinerja lembaga yudikatifPolitik
17Netralitas penyelenggara pemiluPolitik
18Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintahPolitik
19Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakatPolitik dan Sosial
20Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintahPolitik
21Kinerja birokrasi dalam pelayanan publikPolitik
22Pendidikan politik pada kader partai politikPolitik

Kegiatan FGD Penyusunan IDI dibuka langsung oleh Kepala BPS Provinsi Bali, dengan mengundang Kapolda Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; Badan Kesbangpol Provinsi Bali; Biro Hukum Setda Provinsi Bali; Sekretaris Dewan DPRD; Dekan FISIP Universitas Warmadewa; Dekan FISIP Universitas Udayana; Ketua DPD PDIP; Ketua DPD Partai Golkar; Ketua Dewan Kehormatan LSM Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Bali; Ketua Yayasan Maha Bogha Marga; Ketua DPD LPM Provinsi Bali; Ketua PHDI Provinsi Bali; Ketua MDA Provinsi Bali; Ketua LSM Bali Seruti; Pimpinan Harian Nusa Bali; Pimpinan Harian Bali Post; Ketua BEM Universitas Udayana; Ketua BEM Universitas Warmadewa.