Senin (3/4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Ngurah Wiryanata menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2022 Provinsi Bali, yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali didampingi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ida Bagus Yudi Dananjaya, SH.,MH. Kegiatan yang dilaksanakan di Prime Plaza Hotel Sanur ini, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melengkapi, mengkonfirmasi, serta meluruskan data yang bersumber dari tahapan sebelumnya serta menggali kejadian-kejadian yang terlewati dari Enumerator IDI.
IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.
INDIKATOR IDI terdiri dari Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.
ASPEK KEBEBASAN
No | Indikator | Dimensi |
1 | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara | Politik |
2 | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat | Politik |
3 | Terjaminnya kebebasan berkeyakinan | Sosial |
4 | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan | Politik |
5 | Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat | Politik |
6 | Pemenuhan hak-hak pekerja | Ekonomi |
7 | Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya | Politik, Ekonomi, dan Sosial |
ASPEK KESETARAAN
No | Indikator | Dimensi |
8 | Kesetaraan gender | Politik, Ekonomi, dan Sosial |
9 | Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan | Politik |
10 | Anti monopoli sumber daya ekonomi | Ekonomi |
11 | Akses warga miskin pada perlindungan dan Jaminan sosial | Ekonomi |
12 | Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah | Ekonomi |
13 | Akses masyarakat terhadap informasi publik | Politik |
14 | Kesetaraan dalam pelayanan dasar provinsi | Sosial |
ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI
No | Indikator | Dimensi |
15 | Kinerja lembaga legislatif | Politik |
16 | Kinerja lembaga yudikatif | Politik |
17 | Netralitas penyelenggara pemilu | Politik |
18 | Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah | Politik |
19 | Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat | Politik dan Sosial |
20 | Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah | Politik |
21 | Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik | Politik |
22 | Pendidikan politik pada kader partai politik | Politik |
Kegiatan FGD Penyusunan IDI dibuka langsung oleh Kepala BPS Provinsi Bali, dengan mengundang Kapolda Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; Badan Kesbangpol Provinsi Bali; Biro Hukum Setda Provinsi Bali; Sekretaris Dewan DPRD; Dekan FISIP Universitas Warmadewa; Dekan FISIP Universitas Udayana; Ketua DPD PDIP; Ketua DPD Partai Golkar; Ketua Dewan Kehormatan LSM Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Bali; Ketua Yayasan Maha Bogha Marga; Ketua DPD LPM Provinsi Bali; Ketua PHDI Provinsi Bali; Ketua MDA Provinsi Bali; Ketua LSM Bali Seruti; Pimpinan Harian Nusa Bali; Pimpinan Harian Bali Post; Ketua BEM Universitas Udayana; Ketua BEM Universitas Warmadewa.





