Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerahdi Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

sesuai pada Lampiran VI Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

  • TUGAS POKOK BADAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya

  • FUNGSI BADAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. penyelenggaraan administrasi badan bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memiliki 1 Sekretaris dan 4 Bidang

  1. Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah
  2. Bidang Politik Dalam Negeri
  3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
  4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi kemasyarakatan