Senin, 22 Pebruari 2021 bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, dilaksanakan Rapat Forum Perangkat Daerah (FPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022 secara daring dipimpin oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Made Ngurah Yudha Wijaya, S.Sos.,M.Si.
Dalam kegiatan ini turut mengundang Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali DR. Drs. A. A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si beserta Drs. Made Artadana, M.Si. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Bali, instansi terkait beserta masyarakat Umum melalui daring.
Dalam paparannya Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menyampaikan Rapat Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022. Permasalahan urusan isu strategis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik seperti menurunnya pemahaman masyarakat terhadap konsensus dasar Nasional dengan adanya radikalisme dan terorisme dapat menghambat pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Permasalahan dan isu lanjutan seperti menurunnya kesadaran masyarakat sebagai sebuah bangsa yang multi kultural secara nasional dapat berimbas ke daerah yang ditandai dengan masih rentannya stabilitas politik dan keamanan serta terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda.
Terkait dengan urusan di Bidang Politik ketua KPU Provinsi Bali menyampaikan bahwa KPU Provinsi Bali selalu berdampingan dan beriringan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dimana kegiatan KPU selalu bersinggungan dengan kegiatan – kegiatan politik dan Pilkada serentak 2020 Bali kemarin. Sehingga mampu membuahkan prestasi yang cukup membanggakan dimana kecilnya sengketa hasil Pemilu, ini membuktikan bahwa demokrasi di Bali sudah dianggap dewasa. Beliau juga menyampaikan bahwa di KPU kini telah memiliki Program Desa Binaan demokrasi dimana pilot projectnya mengambil Desa Tejekula, Kab Buleleng.
Terkait dengan Dana Bantuan Politik Ketua KPU sangat setuju untuk dapat ditingkatkan, karena pendidikan politik dengan sasaran masyarakat bisa menggunakan dana ini. Selama dapat dipertanggung jawabkan dan disalurkan sesuai porsinya.
DR. Drs. A. A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si. sebagai Kelompok Ahli menyampaikan bahwa Provinsi Bali melalui pola pembangunan berencana khusus dalam bidang politik melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dapat melaksanakan pengamanan terpadu dengan melibatkan Sat-Pol PP Provinsi Bali dan mewujudkan Krama Bali dalam berkehidupan yang harmonis. Serta perlu mencermati kemiskinan di Bali karena tingkat kemiskinan di Bali mengalami peningkatan.
Diharapkan Badan Keatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dapat membantu Gubenur Bali dengan mengemban program kerja Gubenur Bali melalui penguatan sistem keamanan terpadu dan mewujudkan Krama Bali yang harmonis serta melaksanakan kegiatan Bulan Bung karno dengan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
dmop
