Selasa, 6 April 2021 bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Bali, Jl. Kapten Tantular no.1, Denpasar telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penguatan Demokrasi Dalam Meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali Tahun 2021 di Kantor Kesbangpol Provinsi Bali yang dipimpin oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Ida Bagus Yudi Dananjaya,SH.,MH.
Kegiatan FGD ini turut mengundang DPRD Provinsi Bali, Polda Bali, Korem 163/Wira Satya, KPU Provinsi Bali, BPS Provinsi Bali, Akademisi Universitas Warmadewa, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali, Kelompok Ahli bidang politik Provinsi Bali, Partai Politik : NasDem, PDIP, Golkar, Partai Gerindra, Demokrat dan Hanura, Kaukus Perempuan, Redaksi Nusa Bali, serta LKBN Antara Provinsi Bali.
Dalam Sambutannya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang dibacakan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Ida Bagus Yudi Dananjaya, SH, MH. menyampaikan FGD ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan Indek Demokrasi Indonesia (IDI) di Bali yang pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0.99 point dibandingkan angka IDI Tahun 2018 tercatat sebesar 82.37.
Dalam Materinya Kepala Badan Statistik Provinsi Bali yang diwakili oleh Dedi cahyono, SE, MA, M.Si terkait Strategi penguatan Index Demokrasi Provinsi Bali menyampaikan bahwa IDI merupakan statistik yang mengukur tingkat kemajuan Demokrasi Indonesia yang dibangun dengan latar belakang perkembangan Sosial Politik Indonesia. Angka IDI Provinsi Bali di tahun 2019 adalah 81.33, turun 0.99 point dibandingkan angka IDI tahun 2018 yg tercatat sebesar 82.37. hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada aspek kebebasan sipil (4.13) meski demikian dua aspek lainnya seperti aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi masing-masing mengalami kenaikan (0.30) dan (0.88). Beliau juga menyampaikan Tim Pokja IDI sangat berperan penting dalam mendongkrak capaian IDI seperti penjaminan kualitas, memberi masukan terkait strategi pemanfaatan hasil, serta mendorong perbaikan capaian indikator.
Sedangkan Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, STP, MP. dengan materi Persiapan dan Problematika Pemilu dan Pemilihan Serentak, menyampaikan akan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, untuk itu perlu penerapan penggunaan teknologi informasi sebagai alat dukung. Tentunya hal ini juga harus memperhatikan Regulasi Undang-undang yang mengayomi penggunaan berbagai aplikasi yang digunakan, integrasi aplikasi tentang sirekap, sudalih, silog, sipol, silon, sidapil dan sidakam dalam satu web data. Untuk kedepannya Ketua KPU juga mengingatkan Syarat-syarat parpol sebagai Peserta Pemilu haruslah Berstatus badan hukum sesuai Undang-Undang Parpol, Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat, provinsi dan kab/kota. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dan jumlah penduduk pada kepengurusan parpol kab/kota dibuktikan dengan kepemilikan KTA dan KTP elektronik. Mempunyai kantor tetap kepengurusan tingkat pusat provinsi dan kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu, Mengajukan nama, lambang dan tanda gambar partai politik kepada KPU, Menyerahkan nomor rekening atas nama Parpol kepada KPU.
Peserta FGD sangat antusias ingin meningkatkan IDI Provinsi Bali untuk tahun tahun berikutnya, Dr. Drs A.A Wisnu Murti, M.Si selaku Narasumber dari Kelompok Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan mengingatkan demokrasi di bali tercermin dari tiga aspek pembentukan IDI yaitu Aspek kebebasan sipil, aspek hak hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Hal ini di dukung oleh Dr. Drs. I Gede Wardana.M.Si selaku Narasumber dari akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa bahwa Partai politik juga sangat berperan dalam proses demokrasi. Semua parpol harus memiliki SWOT analysis agar dapat meningkatkan indikator demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali.
dmop sumber AS
