Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. Demokrasi akan tumbuh kokoh jika di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yakni toleransi, terbuka dalam berkomunikasi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, saling menghargai, mampu membatasi diri, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak mengantungkan diri pada orang lain, kebersamaan dan keseimbangan.
Salah satu pilar demokrasi adalah penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Indonesia telah mempunyai pengalaman panjang penyelenggaraan Pemilu. Pengalaman panjang tersebut telah memberi pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia. Adanya Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Anggota Legislatif (DPR dan DPRD) serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sudah dilaksanakan berkali-kali di era reformasi telah menghasilkan perkembangan yang positif.
Hasil Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali 2017 mencapai angka 78,80 dalam skala 0 – 100. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,15 poin dibandingkan capaian IDI 2016. Capaian kinerja Demokrasi Bali tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Perubahan angka Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali 2016-2017 dipengaruhi oleh Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga-lembaga Demokrasi. Untuk tahun 2018 Hasil Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali mengalami kenaikan menjadi 82,37 poin, berada diperingkat 2 secara Nasional dibawah DKI Jakarta, dan berada dalam kategori “baik”.
Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Demokrasi Lokal Dalam Meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali dilaksanakan dalam upaya mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi di Provinsi Bali. Kegiatan yang dihadiri oleh 25 Peserta dari tim POKJA IDI Provinsi Bali serta Partai Politik di Provinsi Bali dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana,SH.,MH. Kegiatan berlangsung di Ruangan Rapat Puri Gelogor, Hotel Puri Ayu Jalan Jenderal Sudirman No.14 A, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat.
Materi
- Membangun Konsolidasi Demokrasi Di Daerah oleh Cahyo Ariawan,SH.MM. Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Politik.
- Penguatan Demokrasi Lokal dalam Meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Ibu Eka Endamia Surbakti,S.Psi.,M.Si. Analis Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Subdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan.
- Indek Demokrasi Indonesia Provinsi Bali disampaiakn oleh Kepala Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi Bali.
Sebagai Generasi penerus yang akan mempertahankan Negara Demokrasi, perlu mendemonstrasikan bagaimana peran serta kita dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Membangun sebuah kultur demokrasi dapat dilakukan dengan menggelar strategi kebudayaan yaitu membangun sistem pendidikan yang menjadikan prinsip kemandirian dan nalar publik sebagai pijakan konseptual. Kultur demokrasi akan memungkinkan semua orang berkontribusi menjaga kelangsungan hidup sistem. Dalam mengkaji dan mengembangkan budaya demokrasi, kita harus memasukan unsur kearifan lokal tempat demokrasi tersebut berkembang. Proses merajut demokrasi memerlukan satu perjuangan dengan penuh kesabaran, keuletan dan kegotongroyongan yang kuat. Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah Daerah, bersama komponen masyarakat serta institusi demokrasi merupakan kunci utama dalam proses pendalaman demokrasi, oleh karena itu capaian yang telah diraih saat ini dapat terus dikawal dan dirawat sehingga demokrasi terus berkembang di Provinsi Bali.
